Apa Kabar Yogyakarta – Rendahnya serapan anggaran belanja makan dan minum melalui aplikasi E-Nglarisi yang terintegrasi dengan Jogja Smart Service (JSS) menjadi perhatian serius Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Untuk mendorong peningkatan penggunaan platform tersebut, Hasto menginisiasi sistem raport atau penilaian kinerja pemanfaatan E-Nglarisi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Hasto, E-Nglarisi hadir untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner di Kota Yogyakarta. Namun, hingga kini pemanfaatannya masih minim, yakni baru 1,7 persen dari total anggaran makan dan minum di lingkungan Pemkot.
“Semangat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta luar biasa, dan itu harus kita dukung. Kesuksesan ekonomi kita sangat bergantung pada generasi muda dan wirausaha yang terus tumbuh,” ujar Hasto saat memperingati Hari UKM di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (12/8/2025).
Baca Juga : Digitalisasi Sistem Pertanian, Wujudkan Ketahanan Pangan
Jangan Biarkan Uang Pemkot Terbang ke Luar Kota
Hasto juga menekankan bahwa partisipasi seluruh jajaran OPD sangat penting untuk menghidupkan perputaran ekonomi lokal. Ia mengingatkan agar belanja pemerintah, khususnya untuk kebutuhan makan dan minum rapat, lebih diarahkan kepada produk dan jasa yang disediakan oleh warga Yogyakarta.
“Kalau kita tidak nglarisi tetangga dan warga kita sendiri, uang akan keluar ke daerah lain. Itu membuat pertumbuhan ekonomi kita sulit meningkat,” tegasnya.
Sebagai contoh keberhasilan kampanye produk lokal, Hasto menyoroti lonjakan penjualan air minum kemasan Ayo AirJogja produksi PDAM Tirtamarta. Berkat kampanye intensif, penjualan yang semula hanya Rp50 juta per bulan kini melonjak menjadi Rp250 juta dalam lima bulan terakhir.
“Ini bukti bahwa kalau kita mau bergerak bersama, uang akan berputar di dalam kota. Mari kita bangun close loop, agar perputaran uang tetap di Yogyakarta,” tambahnya.
Sistem raport yang akan diterapkan Hasto nantinya mengklasifikasikan kinerja OPD dalam tiga kategori: merah untuk serapan E-Nglarisi di bawah 25 persen, kuning untuk 25–50 persen, dan hijau untuk di atas 70 persen. Penilaian ini diharapkan memacu kompetisi sehat antar-OPD sekaligus meningkatkan komitmen penggunaan aplikasi tersebut.
Hasto berharap langkah ini bisa menjadi titik awal perubahan pola belanja pemerintah daerah yang lebih berpihak pada pelaku UMKM lokal. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya ini juga dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Kita harus pastikan uang yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi warga dan pelaku usaha lokal,” pungkasnya.
