Apa Kabar Yogyakarta — Rencana pemerintah menyalurkan kredit sebesar Rp20 triliun dari dana Danantara untuk pengembangan sektor peternakan ayam mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Program besar tersebut dinilai memiliki potensi strategis memperkuat ketahanan pangan nasional, namun juga memerlukan perencanaan matang agar tidak menimbulkan risiko baru di lapangan.
Guru Besar Fakultas Peternakan (Fapet) UGM, Prof. Dyah Maharani, menilai bahwa dukungan pembiayaan dalam skala besar dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta stabilisasi harga ayam di pasar.
Dorong Produksi dan Buka Peluang Kerja
Menurut Prof. Dyah, mayoritas peternak rakyat selama ini menghadapi persoalan permodalan, fluktuasi harga pakan, dan kompetisi dengan industri besar. Kredit berskala nasional dinilai mampu menjadi pengungkit untuk memperluas usaha dan memperbaiki sistem produksi.
“Dukungan pembiayaan ini dapat meningkatkan kapasitas produksi peternak, membuka lapangan kerja baru, hingga membantu usaha kecil yang selama ini terkendala modal,” ujarnya, Senin (…). Ia menambahkan, intervensi pemerintah juga berpotensi menjaga stabilitas harga ayam, terutama ketika pasar mengalami kelebihan pasokan.
Baca Juga : Punya Potensi Tinggi, UGM Dampingi Peternak Ayam Jowo Super di DIY
Namun ia mengingatkan, distribusi kredit harus dilakukan secara bertahap dan terukur, termasuk memastikan bahwa peternak memiliki kemampuan manajemen keuangan dan produksi yang memadai.
Risiko Overproduksi Harus Diantisipasi
Prof. Dyah menegaskan bahwa program sebesar Rp20 triliun tidak lepas dari risiko. Jika ekspansi produksi tidak diimbangi dengan data konsumsi dan proyeksi pasar, potensi overproduksi bisa memicu kerugian bagi peternak itu sendiri.
“Perlu ada pemetaan kebutuhan pasar yang jelas. Jangan sampai peternak memproduksi lebih banyak, tetapi daya serap pasar tidak mencukupi,” katanya. Ia menilai integrasi data produksi nasional menjadi syarat mutlak agar kebijakan pembiayaan tidak justru menekan harga di tingkat peternak.
Selain itu, persoalan harga pakan yang masih menjadi beban terbesar juga perlu menjadi prioritas pemerintah dalam kebijakan jangka panjang.
Urban Farming Jadi Opsi Penguatan Ketahanan Pangan
Selain pengembangan peternakan skala besar, Prof. Dyah mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penguatan urban farming di wilayah perkotaan. Menurutnya, konsep ini dapat menjadi pelengkap bagi ketahanan pangan nasional, terutama di kota-kota dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Urban farming bisa didorong sebagai strategi diversifikasi pangan. Tidak hanya ayam, tetapi juga sayuran, ikan, dan komoditas lain yang bisa diproduksi masyarakat secara mandiri,” jelasnya.
Program urban farming dinilai mampu mengurangi tekanan di sektor hulu, memperkuat kemandirian pangan keluarga, serta menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih tahan terhadap fluktuasi pasar.
Perlu Sinergi Pemerintah dan Akademisi
Prof. Dyah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri. Dengan pendekatan holistik, kredit Rp20 triliun diharapkan tidak hanya memperbesar produksi, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan peternak.
“Jika kebijakan ini dikawal dengan baik, Indonesia bisa selangkah lebih dekat menuju kemandirian pangan,” tutupnya.
